LBH PERINDO: SELURUH PARTAI HARUS VERIFIKASI

Ketua Lembaga Badan Hukum (LBH) Perindo Ricky Margono, menyampaikan keberatan atas ketentuan verifikasi faktual dalam Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) yang menyatakan bahwa partai politik yang sudah lulus verifikasi tidak perlu melakukan verifikasi ulang sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Menurutnya, peraturan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara parpol lama dengan sejumlah parpol baru.

“Tentunya perlu ada rasa keadilan dan kesamaan kedudukan, verifikasi ini jelas ada persyarataan-persyaratannya, semua itu harus dipenuhi oleh semua partai, dalam artian diperlakukan sama” ujar Ricky saat dihubungi, Senin (14/8/17).

Berdasarkan RUU Pemilu Pasal 173 ayat 2 menyebutkan, Partai Politik Peserta Pemilu berbadan hukum diwajibkan untuk memenuhi syarat, seperti memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, punya kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan, hingga memilki kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Kemudian pada pasal 173 ayat 3 menyatakan partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat-syarat tersebut tidak diverifikasi ulang dan telah ditetapkan sebagai partai peserta pemilu.

Ricky juga meragukan jika parpol lama peserta pemilu sebelumnya masih memenuhi syarat kepemilikan kepengurusan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

“Oleh karena itu mereka (parpol lama) berlindung di bawah pasal itu, padahal tidak ada satu pun yang menjamin kalau partai lama akan lolos serta merta dalam verifikasi selanjutnya,” ujarnya.

Menurut Ricky, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah kepengurusan yang mungkin berkurang, konflik dualisme partai, kepemilikan atau keberadaan kantor partai, ditambah adanya pemekaran provinsi yang sebelumnya berjumlah 33 sekarang 34 provinsi.

Dia mencontohkan, jika suatu partai tidak dapat memenuhi syarat untuk memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, sedangkan terdapat pemekaran provinsi, maka akan terjadi ketidak adilan.

“Jika ternyata partai tersebut tidak ada perwakilan di provinsi baru, tapi dengan adanya UUD itu dia dijamin lolos verifikasi dan bisa melenggang begitu saja, padahal kalau di cek ulang belum tentu dia lolos begitu,” kata Ricky.

“Hal-hal seperti itu harus di verifikasi ulang, pengadaan pemilu itu kan 5 tahun sekali begitu banyak hal yang terjadi dan ada kemungkinan partai-partai tersebut tidak lolos verifikasi, sehingga verifikasi ini sangat penting untuk dilakukan,” tutupnya.

Iklan

Ditulis oleh

Barisan Indonesia Muda adalah sayap organisasi dari Partai Perindo. Barisan indonesia muda mempunyai slogan Sehat Cerdas dan Sejahtera.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s